Oleh: Sutrisno
Wartawan yunior, tinggal di rumah subsidi di Jember
Pilkada serentak 2020 punya warna sendiri-sendiri di tiap daerah. Umumnya, yang punya niat maju saling berebut rekomendasi partai politik untuk tiket mencalonkan diri. Parpol memang menjadi jalan keikutsertaan dalam kontestasi, asalkan jumlah kursinya memenuhi syarat minimal 20 persen dari total keanggotaan parlemen daerah. Namun, konstitusi kita juga menjamin jalan alternatif pencalonan, yakni jalur perseorangan dengan cara menggalang dukungan warga.
Jumlah dukungan perseorangan tergantung dari daftar pemilih tetap. Persentase minimal tidak sama antar daerah, yang secara teknis telah diatur dalam peraturan KPU. Penulis khusus bicara Kabupaten Jember, syarat mencalonkan lewat parpol harus mengantongi rekomendasi paling sedikit yang memiliki 10 kursi, karena terdapat 50 kursi di DPRD. Sedangkan, yang hendak pakai jalur perseorangan wajib mempunyai 121.127 dukungan atau setara 6,5 persen dari 1.863.478 pemilik hak suara. Pendaftaran ke KPU telah usai diikuti oleh tiga pasangan calon. Dua pasang kandidat menggunakan kendaraan parpol, dan satu pasang lagi ambil jalur perseorangan.
Partai NasDem, Gerindra, Demokrat, PPP, dan PKS yang bermodal 28 kursi DPRD mengusung Hendy Siswanto – KH Muhammad Balya Firjaun Barlaman. PKB, PDI-P, Golkar, Perindo, PAN, dan Berkarya terakumulasi 22 kursi DPRD menjagokan Abdus Salam – Ifan Ariadna Wijaya.
Pasangan Faida – Dwi Arya Nugraha Oktavianto memiliki 146.687 surat dukungan yang terverifikasi untuk mendaftar.
Baru-baru ini, muncul artikel-opini berjudul ‘Faida Dobrak Faidah’ ditulis oleh Dhimam Abror Djuraid dengan memakai atribusi wartawan senior yang tinggal di Surabaya.
Tentu beliau lebih tua umurnya dan sangat jauh unggul banyak pengalaman dibandingkan saya yang hanya berkutat di daerah pinggiran. Saya hanya tinggal di Jember, lingkup liputan pun terbatas seputaran kota tembakau. Hanya kadang-kadang ke kabupaten tetangga misal Bondowoso dan Situbondo kalau ada penugasan. Layak jika dibilang, diri saya tak ada secuil kuku dibandingkan Mas Dhimam yang sudah malang melintang sarat asam garam.
Kendati begitu, wartawan yunior ini coba mengutarakan persepsi yang berbeda tentang tema tulisan Mas Dhimam mengenai mahar politik tiket pencalonan dalam Pilkada. Saya justru berasumsi lain, tulisan tersebut bukan murni untuk mengkritisi transaksi rekomendasi antara parpol. Melainkan framing terselubung untuk merias kandidat petahana, Faida di mata publik. Pasalnya, dilatarbelakangi cuplikan pernyataan Faida saat webinar tanggal 25 Agustus 2020 lalu.
Bupati Jember yang maju lagi itu pada intinya menyinggung nilai rekomendasi parpol yang sampai miliaran rupiah. Bagi saya, perkataan tersebut ungkapan politis dari Faida sebagai politisi, karena ikut bertarung di Pilkada. Lagian, dia tidak sampai terang-terangan menyebut nama parpol dan juga angka pasti harga rekomendasi. Di samping itu, apabila dikilas balik, sejarah perjalanan Faida sangatlah erat hubungannya dengan parpol. Bisa dibilang, cukup mesra kebersamaannya sebelum sekarang ini.
Tahun 2015 lalu, Faida mengendarai PDI-P, NasDem, PAN, dan Hanura untuk maju di Pilkada Jember bersama KH Abdul Muqit Arief. Dalam banyak kesempatan, Faida memuji parpol pengusung itu tidak memintai uang kepadanya.
Usai menjadi Bupati, pernah ia mengijinkan rumah dinasnya dipakai untuk sebuah acara Partai NasDem pada pertengahan Juni 2016 silam. Faida santai walaupun yang digunakan tergolong gedung milik negara.
Bahkan, Faida sendiri menjadi pengurus DPW NasDem Jatim. Melalui partai ini pula suaminya dicalonkan sebagai Caleg DPR RI 2019 meskipun tidak terpilih, lantaran perolehan suara di bawah Charles Meikyansah.
Setelahnya, Faida sempat disebut-sebut sebagai ‘kutu loncat’ kala masuk bursa pencalonan Ketua DPC PDIP Jember sekitar Juli 2019 lalu. Ambisinya merengkuh partai berlambang kepala banteng kandas gara-gara dikalahkan politisi Senayan, Arif Wibowo.
Masih berlanjut, Faida datang langsung ke Sekretariat DPC PDIP Jember dengan niat sungguh-sungguh mendaftar tatkala dibuka penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati pada Sabtu, 14 September 2020 lalu.
Apa yang diucapkan ketika itu? “PDIP partai terbuka, terbukti sebelumnya banyak memberikan rekomendasi baik kader dan non kader. Sebelumnya, saya juga berpasangan dengan Kiai Muqit yang merupakan kader PDIP,” kata Faida. Dilansir banyak media, termasuk penulis yang masih memiliki rekaman suaranya.
Jika belakangan, Faida berkata lain butuh miliaran rupiah guna memperoleh satu lembar kertas rekomendasi parpol patut dijadikan rujukan?
Bukan berarti saya membela parpol. Parpol tidak butuh pembelaan dari saya, dan juga tidak penting membela parpol dalam konteks masalah ini. Parpol-parpol sudah membela dirinya sendiri dengan tidak merekomendasi Faida lagi. Mungkin sebagai balasan yang setimpal dulu parpol dikendarai, turut berjuang, tapi ditinggal, dan lalu menolak ditunggangi kembali.
Hanya yang perlu dijernihkan adalah, lontaran Faida inkonsisten, sehingga tidak layak menjadi rujukan. Kecuali, jika memang pernyataan politis Faida itu dipakai dasar untuk tujuan politis pula.
Toh, apa gunanya kita membikin narasi pembeda antara politisi atau calon kepala daerah yang menggunakan rekomendasi parpol dengan yang lewat perseorangan? Tetap saja mereka itu perilakunya sama: sedang berpolitik.
Pakai rekomendasi parpol perlu ongkos besar, minimal transportasi dan akomodasi melobi pimpinan pusat di Jakarta. Sementara, dukungan perseorangan juga pasti keluar biaya gede, paling tidak untuk uang lelah yang mendatangi warga serta bayar cetak surat dukungan.
Bisa jadi calon perseorangan malah sama pengeluaran dengan calonnnya parpol akibat menggandeng lembaga konsultan politik. Faida selama ini tidak pernah terbuka bilang nilai kontraknya dengan Pollmark Indonesia.
Politik, ya politik. Tujuannya tiada beda, meraih kekuasaan. Bagi saya yang hanya rakyat biasa tidak sampai ngehek lah. (*)